PB IKAMI Sulsel dan Wawasan Munas

Pengurus Besar (PB) IKAMI Sulsel adalah pucuk struktur organisasi, disana segala kehormatan bermuara, jangan harap IKAMI Sulsel di tingkatan cabang memiliki kehormatan sebelum PB IKAMI Sulsel. Logika begini sudah pasti kita pahami bersama, dan soal kehormatan sudah pasti menjadi pokok perhatian anak-anak Sulsel, toh kehidupan seseorang dilihat dari eksistensinya, dan eksistensi di Sulsel adalah kehormatan dan rasa saling mengasihi.


Apa itu Musyawarah Nasional ??? = Ruh Eksistensi Organisasi

Untuk masuk ke dalam dunia PB IKAMI Sulsel, ada gerbang utama yang menjadi forum silaturahmi terbesar yang mempertemukan seluruh anggota IKAMI Sulsel, gerbang itu adalah Musyawarah Nasional (Munas), sebagaimana prinsip dasar permusyawaratan, segala sesuatu (keputusan) harus melewati proses musyawarah yang demokratis. Di IKAMI Sulsel sendiri, demokratisasi dalam bermusyawarah ditunjukkan dengan kesepakatan bahwa setiap cabang memiliki satu suara.

Artinya, dalam pengambilan keputusan, setiap Pengurus Cabang memiliki jatah berpendapat dan menentukan keputusan tersebut. Apalagi ajang Munas adalah forum milik cabang, sementara Pengurus Besar (PB), Steering Committee, dan Panitia pelaksana, hanyalah fasilitator yang bekerja untuk mensukseskan terlaksananya permusyawaratan.

Sebagaimana yang kita ketahui, ada tiga tugas Musyawarah Nasional, yakni Mendengarkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar IKAMI Sulsel, Membahas Perangkat Lunak Organisasi (AD/ART, GBHO, dan berbagai aturan atau tata kelola organisasi, termasuk rekomendasi), dan Pemilihan Ketua Umum yang akan menjalankan segala keputusan permusyawaratan yang telah diputuskan bersama oleh cabang-cabang secara nasional.

Ketiga tugas Munas di atas sejatinya saling mengikat, bahwa laporan pertanggung jawaban dilakukan untuk mengewaluasi kinerja kepengurusan selama satu periode, evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perangkat lunak organisasi, selain mempertimbangkan berkembangnya kondisi sosial politik yang mempengaruhi organisasi. Sementara itu, perangkat lunak juga menjadi acuan dalam proses pemilihan ketua umum, sehingga pertarungan politik ketua umum sebenarnya terjadi di forum pembahasan aturan-aturan dan konsep pengembangan organisasi. Karena aturan organisasi tidak boleh timpang atau berbeda dengan hasil pembahasan materi di Munas.

Berbedanya keputusan pada pembahasan materi dengan hasil pemilihan ketua umum dapat menjadi ancaman bagi organisasi, walaupun keduanya (keputusan materi dan vis-misi ketua umum) mengusung konsep pengembangan organisasi, namun ancamannya adalah apakah hasil pembahasan materi yang telah diputuskan oleh sidang Musyawarah Nasional dapat dijalankan oleh ketua umum atau dikesampingkan untuk mendahulukan visi-misinya.

Oleh karena itu, kandidat ketua umum tidak serta-merta mebangun kekuatan politik dengan melupakan pembahasan konsep pengembangan organisasi yang meliputi AD/ART, GBHO, tata kelola administrasi dan aturan lainya.

Pemilihan Ketua Umum dalam suatu permusyawaratan sendiri, berbeda dengan pemilihan ketua umum yang dilaksanakan secara praktis, misalnya pemilihan presiden atau kepala daerah yang secara teknis diurus oleh lembaga independen sebagai penyelenggara proses pemilihan, dalam konteks ini, kita mengenal KPU.

Prosesi pemilihan ketua umum dalam sidang Munas harus melewati kesepakatan peserta sidang, sehingga sebelum melaksanakan pemilihan ketua umum, harus dimusyawarahkan dulu tata tertip pemilihan secara bersama, bukan ditentukan oleh sepihak. proses ini perlu diperhatikan dengan baik untuk menghadapi Munas IKAMI Sulsel di Jogja.

Adanya proses pendaftaran/penjaringan kandidat ketua umum membuat kegiatan Musyawaran Nasional semakin bias, bukankah segala proses yang terjadi dalam Munas adalah keputusan bersama? tidak diatur oleh sekelompok orang dengan kedok panitia pelaksana, steering committee, bahkan Pengurus Besar sekalipun. Perlu diingat bahwa Sidang Munas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi, dan pengambilan keputusan tidak ditentukan oleh sekelompok orang, melainkan bersama-sama dengan cabang dalam gugusan nusantara.


Prosesi Pra Munas yang Keliru

Prosesi pelaksanaan Munas IKAMI Sulsel dengan tahapan penjaringan dan penetapan calon pada poster yang disebarkan oleh panitia pelaksana Munas IKAMI Sulsel di atas perlu dikritis dengan cermat. dengan melihat adanya prosesi pra Munas tersebut, forum Musyawarah Nasional seperti kehilangan taringnya, dan kedaulatan cabang-cabang dicederai, parahnya lagi jika pada akhirnya cabang-cabang menyepakati adanya proses tersebut.

Apa pendapat teman-teman tentang prosesi/ tahapan Munas dalam poster ini???

Dengan jelas, ada tim semacam KPU dalam tubuh IKAMI Sulsel yang tidak pernah disepakati dan diatur kerjanya. Para kandidat yang awalnya patuh terhadap segala kehendak cabang-cabang yang dijawantahkan pada keputusan-keputusan pleno dalam sidang atau musyawarah, kini diarahkan oleh prosesi sebagaimana yang disampaikan dalam poster tersebut di atas.

Sekali lagi, kepekaan dan keterbukaan pemikiran tentu saja sangat dibutuhkan dan harus menjadi senjata kita semua dalam mensukseskan Munas yang dilaksanakan secara cerdas, betapa malunya kita ketika kecerdasan menanggapi suatu proses dikesampingkan untuk suatu urusan yang remeh temeh, seperti pragmatisme kepentingan politik yang memandang Munas hanya sebagai ajang pemilihan nahkoda baru untuk IKAMI Sulsel.

Kita harus punya visi untuk masa mendatang, kita harus punya semangat bekerja keras dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dan akhirnya harus ada KEBERANIAN untuk mengawali kesuksesan organisasi ke depan, bukan hanya sekedar memperjuangkat martabat organisasi, melainkan kehormatan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan.

EWAKO !!!

Silahkan baca catatan terkait lainnya disini: Menuju Munas IKAMI Sulsel